BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah
Jamaah Haji
Berbeda dengan haji reguler yang di urusi oleh pemerintah, sedangkan khusus sepenuhnya diurusi oleh biro perjalanan yang dimiliki pihak swasta. Umumnya biaya yang harus dibayar jamaah haji lebih tinggi disbanding dengan haji reguler. Tentu saja fasilitas yang diberikan umumnya lebih bagus dan dekat dengan masjidil haram atau masjid nabawi. Lama waktu perjalanan mulai dari keluar rumah hingga kembali kerumah berkisar 14-25 hari. Hal ini tergantung paket program dan ongkos yang harus dibayar oleh jamaah haji. [1]
BAB II
PEMBAHASAN
Organisasi Dan Menejemen Haji
A. Pembiayaan
Menunaikan ibadah haji hampir dapat dipastikan selalu menjadi salah satu cita-cita dan sekaligus harapan seorang Muslim. Namun dengan berbagai macam kendala yang ada, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu kendala yang paling sering dijumpai adalah masalah finansial.
Meskipun demikian, seorang yang telah berniat dan mempunyai kemampuan baik finansial maupun fisik, ternyata juga tidak mudah untuk segera merealisasikan niat suci dimaksud. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya jumlah umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan maksimal) suatu negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas.
Untuk menyiasati kendala keterbatasan kuota tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah berusaha secepat mungkin memastikan keberangkatan dengan cara mendapatan seat porsi haji. Dengan membayar Rp 20 juta, calon jamaah akan segera dapat mendapatkan nomor kursi haji sekaligus dapat merencanakan tahun pemberangkatan yang diinginkan.[2]
Pembiayaan penyelenggaraaan haji berasal dari jamaah haji yang menbayar sejumlah dana untuk menunaikan ibadah haji kepada Mentri Agama melalui bank bank pemerintah atau swasta yang ditunjuk pemerintah. Penunjukan bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Mentri Agama setelah mendapat pertimbanagan Gubernur Bank
Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Mentri Agama setelah mendapat persetujuan
Sejak tahun 2001 BPIH ditetapkan dalam bentuk mata uang rupiah dan Dollar A.S, yang pembayaran-pembayarannya disesuaikan dengan kurs yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank
- Pertama, biaya angkutan udara adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter antara pemerintah dengan pihak penerbangan yang telah ditunjuk, sehingga seluruh komponen yang termasuk dalam biaya angkutan udara dibayarkan kepada pihak penerbangan. Biaya angkutan udara merupakan komponen paling besar dalam susunan bpih, yaitu antara 40% sampai dengan 48%.
- Kedua, biaya di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Arab Saudi yang harus dibayarkan pemerintah
- Ketiga, biaya di dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di
B. Pendaftaran
Proses pendaftaran adalah fase pertama dari keseluruhan dari penyelenggaraan haji dimana calon haji terlibat langsung dan proaktif dengan pemerintah sebagai penyelenggara haji melalui Departemen Agama di daerah. Berbagai metode pendaftaran telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pendaftaran dengan system manual dan dengan system komputerisasi. Disamping itu diterapkan pula dua system pendaftaran, yaitu secara lunas dan dengan system tabungan, yang dulu dikenal dengan system cicilan. Penyempurnaan metode pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada calon jamaah dan memangkas birokrasi yang tampak begitu rumit dan dirasa mempersulit masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.
Karena itulah sejak tahun 1999 calon jemaah haji diberikan kesempatan menabung biaya ibadah haji hingga jangka waktu
Setiap warga Negara yang beragama islam yang akan menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi persyaratan, yaitu mempunyai kartu tanda penduduk yang masih berlaku, sehat jasmani dan rohani, mempunyai mahram bagi jamaah wanita, dapat mendaftarkan diri dan membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan. Pendaftaran dilakukan di departemen agama daerah sedangakan penbayaran BPIH dilakukan di bank pemerintah atau swasta yang ditunjuk.
Calon haji yang telah terdaftar dapat membatalkan diri karena sakit atau alesan lain, dan batal diluar kehendak sendiri seperti karena wafat, hamil atu sebab-sebab lainnya bagi calon haji yang batal atau membatalkan diri maka seluruh BPIH yang telah dibayarkan kepada pemerintah dikembalikan utuh. Pengenbalian BPIH tersebut dilakukan melalui unit Departemen Agama di daerah dan dapat diterima oleh calon haji sendiri, orang yang diberi kuasa atau ahli waris. Sedangkan untuk BPIH lunas biasanya dikenakan biaya administrasi sebesar 1%.
Pendaftaran bagi warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia dan bermaksud menunaikan ibadah haji, berlaku peraturan sebagaimana prosedur warga Negara asing yang akan berangkat keluar negri, dengan memenuhi persyaratan antara lain memiliki paspor kebangsaan yang berlaku, memiliki dokumen keimigrasian atau izin tinggal yang berlaku sekurang-kurangnya enam bulan, memiliki izin kembali (re-entry permit), tidak tercantum dalam cegah-tangkal dan mendaftarkan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
C. Pembinaan dan informasi
Pembinaan jamaah haji yang dilakukan Pemerintah adalah rangkaian kegiatan yang mencangkup penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang ibadah haji yang dilakukan sejak jamaah haji mendaftarkan diri sambai kembali selesai menunaikan ibadah haji. Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban dan kesejahteraan jamaah haji serta kesempurnaan ibadah haji tanpa dikenakan biaya tambahan diluar BPIH yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan pembinaan ibadah haji harus dilakukan secara terus menerus dengan berbagai metode tatap muka, media cetak dan elektronik, internet, konsultasi telfon dan penerbitan buku-buku serta leafet, sejak sebelum masa pendaftaran haji, priode pendaftaran sampai dengan saat pemberangkatan, dalam perjalanan diatas pesawat, selama di Arab Saudi sampai setelah kembali ketanah air. Materi pembinaan bagi jemaah haji dapat dikelompokan dalam enam bahasan pokok, yaitu manasik haji, bimbingan ibadah, perjalanan, pelayanan kesehatan, pembinaan haji mabrur, Ukhuwah Islamiyah dan ibadah social.
Pola pembinaan pemerintah yang dilakukan selama ini adalah dengan dua system, yaitu:
§ Pertama, system kelompok, calon haji diatur dalam kelompok binaan yang terdiri dari 50 orang dan dibimbing oleh satu orang pembimbing. Setiap kelompok dibagi menjadi 5 regu dan setiap regu terdiri dari 10 orang. Pembinaan oleh setiap regu minimal 10 kali pertemuan, dalam setiap pertemuan memakan waktu 3 jam.
§ Kedua, system massal, dilakukan oleh kantor departemen agama kabupaten atau
Materi pembinaan ibadah haji ditetapkan oleh pemerintah dalam bent
Penyampaian informasi tentang haji kepada masyarakat lebih ditekankan pada pembentukan kualitas jamaah, memasyarakatkan kebijakan pemerintah dan menjaring masukan dari masyarakat bagi upaya peningkatan pelayanan dan penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji dari berbagai aspek.[3]
DAFTAR PUSTAKA
Nidjam, Acmad, dan Hanan, Altief , Menajemen Haji, Makasar: Mediacita, 2006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar